undang undang no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Menimbang: a. undang undang no 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan pedoman pelaksanaannya. Undang-Undang No. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pendataan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Aturan – aturan yang harus dipatuhi ketika seseorang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang. Hal tersebut tertuan di dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16/2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, izin bukan hanya diberikan oleh instansi perizinan saja namun juga pada masyrakat sekitar yang daerahnya menjadi target pembangunan hal. Pada Ayat (1) Pasal 21 tertulis: “Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW. Ada sejumlah tahapan untuk mengurus PBG sesuai aturan tersebut. Min, 24 September 2023. PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Masih Berlaku. Pada dasarnya, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Salah satunya terdapat dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Badan /. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Indonesia, Kota Cilegon. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung: T. Pengaturan tentang IMB diatur lebih lanjut pada PP No. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung: Nomor: 16: Tahun: 2021: Kategori: Peraturan Pemerintah: Sub Kategori: Tajuk Entri Utama: Nomor Induk: Kode Panggil: Singkatan Jenis Dokumen: Sumber: Subjek: Peraturan Pemerintah - Bangunan Gedung: ISBN: Edisi. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 2021/No. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara. 2. gedung bagi masyarakat yang memerlukannya. Peraturan Menteri PU dan PERA Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; Peraturan Daerah Kab. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 16 Tahun 2021. Namun yang terbaru saat ini adalah PP No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 6. BAB V Penyelenggaraan. 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Rincian Katalog Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya; 2. 2005 No. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan. 28/2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 19 Mengatur adalah undang-undang yang sangat penting bagi pengembang properti dan semua pihak yang terlibat dalam pembangunan gedung. Menetapkan 1 PRES IDEN REPUBLIK INDONESIA-2-MEMUTUSKAN PERATI. U. 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Undang-undang (UU) tentang Bangunan Gedung Mar 9, 2021 · Pergantian dari IMB ke PBG ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021. Penerapan Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih mengalami sejumlah kendala di lapangan. JDIH Aceh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Aceh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung1. Undang-Undang Tentang Kebakaran. Dalam Pasal 8. ketentuan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; b. Undang-undang (UU) NO. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan. Tentang Kami. pembinaan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan GedungBangunan Gedung - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. 20 20 , No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Jadi isinya menerangkan pelaksanaan UU No. Beberapa peraturan pelaksana UU Cipta Kerja diterbitkan oleh Pemerintah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b. Undang-Undang No. (“UU Bangunan Gedung”) undang -undang. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republik of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Ret ribusi Daerah dalam rangkaJAKARTA, KOMPAS. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002. NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. com, JAKARTA - Pemerintah resmi menghapus Izin Mendirikan Bangunan dan menggantinya dengan Persetujuan Bagunan Gedung (PBG). IR - PERPUSTAKAAN. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. Peraturan Daerah (PERDA). 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b. 83, TLN No. Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 24 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532); 2. Sebagaimana kita ketahui, hingga saat ini Pemerintah telah menyelesaikan 51 buah Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Undan g -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanPeraturan Pemerintah (PP) NO. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang intinya bangunan lama dapat dibuat IMB dengan syarat mendapatkan sertifikat layak fungsi. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 28 tahun 2002 adalah salah satu perwujudan dari UUD 45 berkaitan dengan memajukan kesejahtraan umum masyarakat Indonesia. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA berdampak pada penyempurnaan pengaturan terkait penyelenggaraan bangunan gedung PP No. JRAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2OO2 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG. 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau mengatur segala ketentuan. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2. 28. Undang-undang (UU) NO. 32 Tahun 2010. Sanksinya terdiri dari 10 persen dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DEMAK, Menimbang : a. Untuk. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mengatur setiap kegiatan yang berhubungan dengan input, proses, ouput dan outcome yang diharapkan, serta bersifat mengikat. BANGUNAN GEDUNG: Nomor: 28: Tahun: 2002: Jenis: Undang-Undang: Tanggal Ditetapkan: 16/12/2002: Tanggal Diundangkan: 16/12/2002: Sumber: BN : Tempat Terbit: Jakarta:. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, begitu pula pada perizinan bangunan gedung. Gedung Utama Lt. Tentang Kami. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 1. Pada dasarnya bangunan gedung memegang peranan yang sangat penting sebagai tempat dimana manusia melakukan kegiatannya sehari-hari. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. PP no. E. Menghadirkan narasumber dari DPUPKP dan DPMPTSP dengan tema Penyelenggaraan Bangunan Gedung. ABSTRAK: CATATAN: Undang. . Bangunan Gedung - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat berkebutuhan khusus (Disabilitas). U. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Untuk detailnya Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini kami sertakan juga file pdfnya. Undang-Undang Bangunan Gedung; 10. Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG merupakan istilah terkini soal perizinan yang digunakan untuk mendirikan, merobohkan, menambah, mengurangi, atau mengubah fungsi bangunan. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; Peraturan Pemerintah. MENURUT UU No. mewujudkan tertib. Karir. Peraturan: 16: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta:. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Status. 19/2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak- Hak Penyandang Disabilitas); • UU No. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. b. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan berita utama Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam. Peratur an Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 6. id : 299 hlm. Oleh karena itu dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-undang no. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran. Perppu 2 tahun 2022 tentang. Bangunan Gedung. Syarat Penggunaan Layanan. Dalam Pasal 24 UU Cipta Kerja melakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran. Undang-Undang No. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya. 28 Tahun 2002, bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selasas dengan lingkungannya, maka pengguna harus menjamin keandalan. Dengan adanya standar ini maka, para perencana konstruksi mempunyai panduan dalam melakukan desain struktur beton. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup; 5. NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang : a. 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG (Studi Dinas Perizinan Kota Cirebon) Diterima: 15 Juni 2019; Direvisi: 17 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019. I. Mengingat : 1. BAB II Asas, Tujuan dan Lingkup (Pasal 2 – Pasal 4). No. Contact Us. Maka, salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Pengelola Teknis adalah persyaratan teknis bangunan gedung yang juga diatur dalam Pasal 12 Peraturan Menteri PUPR No. 26, TLN No. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung telah menyebabkan perubahan yang mendasar antara lain terkait nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung; c. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. 134, TLN NO. Tipe Dokumen. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Menindaklanjuti perintah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Tim Teknis Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melaksanakan peninjauan. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021 lalu. 1. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Feb 14, 2019 · 27. U ndang -Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung . Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 16, LN. go. Karir. Pada dasarnya, setiap bangunan harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan fungsi bangunan gedung. 7. 134, TLN NO. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemanfaatan bangunan gedung diartikan sebagai ^kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang. go. (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 11); b. 3.